Latar belakang serta urgensitas penanganan tawuran pelajar adalah realitas sosial yang terbentuk dari sebuah pelaksanaan sistem yang lemah pengawasan.dan buntu inovasi.
Banyak sudah perbincangan yang berkembang di masyarakat yang menyimpulkan adanya indikasi keterlibatan orang dewasa (baca, pihak ketiga) pada persoalan ini.
Tentu saja, pihak ketiga yang dimaksud adalah kelompok yang diuntungkan secara sosiologis, psikologis, bahkan mater atas langgeng dan lestarinya salah satu bentuk perilaku pelajar tersebut (baca tawuran).
Beberapa tayangan promosi kelompok pelajar pelaku tawuran menyertakan jargon-jargon perlawanan terhadap sistem kemasyarakan dan ketat pemerintahan kita yang dianggap telah memarjinalkan sendi-sendi kebutuhan hidup mereka. (Silahkan, simak promosi kelompok mereka di youtube).
Secara kebetulan, saya prnah mendapatkannya pada produk tugas pelajaran Tekinfokom di SMANSA Kota Sukabumi pada tahun 2012 yang pada saat itu dipegang Saudara Muh Khudri Malik, S.Pd. berkenaan dengan kelompok BZAD.
Tentu saja, indikasi ini tidak lantas menyurutkan ikhtiar kita menyelamatkan mereka semua dengan mengasah kemampuan kita untuk berkompetisi dengan pihak ketiga yang dimaksud diatas.
Kemampuan melahirkan kegiatan-kegiatan inovatif- kreatif yang mampu menstilmulan motivasi para pelajar pelaku tawuran untuk beralih pola kegiatannya ke program yang kita ciptakan. Hal mendasar, sesuai dengan Piramida Maslow pada usia mereka adalah kebutuhan afiliasi diri atau kebutuhan mempertontonkna eksistensi diri mereka pada khalayak. Maka, apresiasi dari kitalah yang harus mulai ditingkatkan, bahkan mungkin dengan berbagai hadiah-hadiah atas kompetisi yang berhubungan dengan skill unik mereka di bidang vokasi.
Â
Salah satu hal yang urgen untuk dilakukan dalam penanganan dan antisipasi tawuran pelajar adalah langkah peng-APBD-an.
Selanjutnya pengawalan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program ini harus diperjetat.
Mengingat Pleno RAPBD tahun anggaran ini yang katanya sudah berakhir, maka Kepala Pemerintahan Kota, melalui Perwalnya atau aturan tambahan lainnya harus mampu mengalokasikan dana dari program sejenis yang sudah disyahkan kepada kegiatan yang dimaksud diatas.
